Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cq Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) sudah membuat Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) untuk mendukung pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah nasional. Sistem yang bekerja secara daring (online) itu juga diharapkan memperkuat sistem inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor limbah.

Demikian dijelaskan Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Sudirman saat diskusi Pojok Iklim di kantor KLHK, Jakarta, Rabu (14/2/2018). Pojok iklim adalah forum multipihak untuk berbagi aksi dan praktik terbaik dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Diskusi kali ini dipimpin oleh Staf Ahli Menteri LHK bidang Industri dan Perdagangan Internasional Laksmi Dhewanthi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pada tahun 2025 ditargetkan pengurangan 20,9 juta ton sampah dari timbulan sampah sebanyak 70,8 juta ton atau sebanyak 30%. Sementara jumlah sampah yang tertanggani sebanyak 49,9 juta ton atau sekitar 70%.

Untuk tahun 2017, dari timbulan sampah sebanyak 65,8 juta ton, ditargetkan pengurangan sebanyak 9,89 juta ton (15%) dan penanganan sampah sebanyak 47,3 juta ton (72%). Sedangkan pencapaiannya, timbunan sampah yang dikurangi baru sebanyak 1,4 juta ton atau baru 31%  dari target. Sementara sampah yang tertangani baru 14,1 juta ton atau baru 84% dari target. 

"Melihat evaluasi kinerja, kita perlu mengejar ketertinggalan", kata Sudirman.

Dia menjelaskan, untuk mencapai target pengelolaan sampah maka arah kebijakan yang dijalankan saat ini adalah pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang untuk pengurangan sampah. Sementara untuk penanganan sampah dilakukan dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Sudirman menguraikan, sampah jika tidak dikelola berpotensi menimbulkan emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagai gambaran, di tahun 2018, diprediksi ada timbulan sampah organik sebanyak 37,91 juta atau sekitar 18,95 juta ton GRK setara karbon. Jika target dalam  Perpres No 97 tahun 2017 terpenuhi, maka pada 2018 ada potensi reduksi 6,82 juta ton sampah organik atau setara dengan 3,41 juta ton setara karbon. Untuk penanganan, potensinya sebesar 27,67 juta ton sampah atau sama dengan pengurangan emisi GRK sebanyak 13,8 juta ton setara karbon.

Sudirman menyatakan, dengan adanya SIPSN maka pemerintah daerah dapat mengisi data terkait pengolahan sampah, jumlah Tempat Pengolahan Akhir, dan data terkait. Adanya data yang lebih akurat dapat memperkuat upaya pengelolaan sampah Nasional.

Saat ini KLHK memiliki data pengolahan sampah di 14  kota metropolitan, 17 kota besar, 73 kota sedang dan 125 kota kecil. Pengurangan sampah dan daur ulang sampah rata-rata di kota metropolitan dan kota besar sebesar 11%, sebesar 9% di kota sedang dan 3,5% di kota kecil.

"Kami sudah harus bisa memetakan sarana dan prasarana yang dimiliki kota dan kabupaten terkait pengelolaan sampah berdasarkan data yang sudah ada pada tahun ini", kata Sudirman.

Upaya pengurangan dan pengelolaan sampah yang juga akan terus dilakukan adalah memfasilitasi pengomposan dan pemanfaatan biogas di sumber serta pembentukan bank sampah. 

KLHK juga akan memacu peningkatan level pelayanan sampah, penerapan circular economy, serta peningkatan status pengelolaan TPA. Selain itu, kampanye, informasi dan edukasi terkait daur ulang sampah serta mengurangi pembakaran sampah terbuka juga terus dilakukan.

"Yang tak kalah penting adalah memperkuat sistem pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan penerapan insentif dan disinsentif melalui program adipura", kata Sudirman.