Peran ekosistem mangrove dianggap semakin penting oleh berbagai entitas, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat global. Mangrove merupakan salah satu ekosistem esensial yang sangat penting bagi sektor perikanan, perlindungan terhadap abrasi, perlindungan terhadap banjir dan rob, menjaga kualitas air pesisir, konservasi keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon dan menyediakan bahan-bahan alami penting dan menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan orang. Dalam konteks yang lain, peran ekosistem mangrove juga diakui cukup strategis dalam mitigasi bencana hidrometeorologi, serta adaptasi ekologi dan sosio-ekonomi terhadap perubahan iklim.
Perlu diakui bahwa pengelolaan mangrove di Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar. Selain menjadi material biologi untuk konservasi dan perlindungan pesisir, mangrove juga merupakan salah satu sumber daya ekonomi penting bagi pertumbuhan penduduk dan wilayah. Pertentangan pemanfaatan dan penggunaan lahan pesisir yang tidak berkelanjutan menjadi salah satu arah perbaikan pengelolaan mangrove ke depan.
Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat, merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya penyelamatan ekosistem mangrove. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan sehingga menciptakan pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat. Mata pencaharian berkelanjutan seperti petani tambak, petani mangrove, dan nelayan harian, harapannya dapat memberi nilai manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu diperlukan pelatihan pembibitan, penanaman, serta pengolahan bahan makanan dan tekstil berbahan dasar mangrove dengan bantuan para mitra dan fasilitator.
Mengingat peran strategis ekosistem mangrove ada dalam berbagai aspek kehidupan, semua pihak ikut bertanggung jawab untuk berkontribusi menjaga ekosistem mangrove secara kolektif, dan memberikan pilihan konsep pembangunan desa di wilayah pesisir. Tata kelola mangrove di Indonesia dilakukan secara kolaboratif oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Pemerintah Daerah. LIPI, BPPT, Universitas, BLI, dan lembaga riset lainnya juga turut berkontribusi dalam penyediaan iptek dan inovasi untuk kelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Materi dapat diunduh di sini
