.jpeg)
Depok, 5 September 2017: Dewan Pertimbangan Pengendalian
Perubahan Iklim (DPPPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI)
mengadakan talkshow Aksi Pengendalian Perubahan Iklim Goes to Campus Universitas
Indonesia, Depok. Topik yang diangkat adalah Pendanaan Perubahan Iklim di
Indonesia. Acara dihadiri dan dibuka oleh Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi
Sumber Daya Alam KLHK yang juga Sekretaris DPPPI, Agus Justianto.
Sesi diskusi dibuka oleh moderator, Dicky Edwin Hindarto
dari Joint Carbon Mechanism (JCM) Indonesia, dan didahului oleh
paparan terkait target penurunan emisi Indonesia, aksi mitigasi, penjelasan
mengenai Sistem Registri Nasional (SRN), serta beragam sumber pendanaan untuk
perubahan iklim yang disampaikan oleh Achmad Gunawan Widjaksono selaku Direktur
Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Direktorat Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim, KLHK.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan
Multilateral Kementerian Keuangan, Parjiono, juga mengungkapkan bahwa
Pemerintah selain menyediakan APBN, terdapat pula kebijakan fiskal yang
bertujuan mendorong sektor swasta untuk terlibat pada investasi pengurangan
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama untuk sektor energi yang merupakan salah
satu penyumbang emisi GRK terbesar. Mekanisme yang disiapkan diantaranya
adalah tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN untuk barang modal,
PPh Ditanggung Pemerintah untuk Geothermal, dan Pembebasan Bea Impor untuk
Barang Modal.
Untuk pendanaan Internasional, tersedia beberapa opsi salah
satunya adalah Green Climate Fund (GCF). Hanya Accredited Entity yang
berhak mengakses dana GCF dan di Indonesia baru ada satu lembaga yaitu PT
Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI). Direktur Utama PT SMI, Emma Sri
Martini mengungkapkan, sejauh ini total dana yang disetujui untuk proyek di
Indonesia adalah sebanyak US$2,8 miliar. PT SMI berkomitmen untuk menyediakan
pendanaan pada proyek-proyek pembangunan bersih. Misalnya untuk transportasi
rendah emisi dan proyek energi baru dan terbarukan. Diharapkan PT SMI
dapat menjadi semacam development bank di Indonesia untuk
mendukung sustainable financing, selain mendapat keuntungan, ada juga
manfaat untuk livelihood dan lingkungan.
Sementara itu, Titi Muswati Putranti dari Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia menyatakan formulasi kebijakan pajak yang tepat oleh pemerintah dapat menjadi dasar implementasi dan evaluasi kebijakan ke arah industri rendah karbon yang berkelanjutan. Komitmen pemerintah ke arah industri rendah karbon harus dipandang sebagai suatu hal yang menyeluruh.*
