Read

Pemetaan Pendanaan untuk Perubahan Iklim di Indonesia

Depok, 5 September 2017: Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim (DPPPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengadakan talkshow Aksi Pengendalian Perubahan Iklim Goes to Campus Universitas Indonesia, Depok. Topik yang diangkat adalah Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia. Acara dihadiri dan dibuka oleh Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi Sumber Daya Alam KLHK yang juga Sekretaris DPPPI, Agus Justianto.

 

Sesi diskusi dibuka oleh moderator, Dicky Edwin Hindarto dari Joint Carbon Mechanism (JCM) Indonesia, dan didahului oleh paparan terkait target penurunan emisi Indonesia, aksi mitigasi, penjelasan mengenai Sistem Registri Nasional (SRN), serta beragam sumber pendanaan untuk perubahan iklim yang disampaikan oleh Achmad Gunawan Widjaksono selaku Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK. 

 

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan, Parjiono, juga mengungkapkan bahwa Pemerintah selain menyediakan APBN, terdapat pula kebijakan fiskal yang bertujuan mendorong sektor swasta untuk terlibat pada investasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama untuk sektor energi yang merupakan salah satu penyumbang emisi GRK terbesar.  Mekanisme yang disiapkan diantaranya adalah tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN untuk barang modal, PPh Ditanggung Pemerintah untuk Geothermal, dan Pembebasan Bea Impor untuk Barang Modal.

 

Untuk pendanaan Internasional, tersedia beberapa opsi salah satunya adalah Green Climate Fund (GCF). Hanya Accredited Entity yang berhak mengakses dana GCF dan di Indonesia baru ada satu lembaga yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI). Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini mengungkapkan, sejauh ini total dana yang disetujui untuk proyek di Indonesia adalah sebanyak US$2,8 miliar. PT SMI berkomitmen untuk menyediakan pendanaan pada proyek-proyek pembangunan bersih. Misalnya untuk transportasi rendah emisi dan proyek energi baru dan terbarukan. Diharapkan PT SMI dapat menjadi semacam development bank di Indonesia untuk mendukung sustainable financing, selain mendapat keuntungan, ada juga manfaat untuk livelihood dan lingkungan.

 

Sementara itu, Titi Muswati Putranti dari Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia menyatakan formulasi kebijakan pajak yang tepat oleh pemerintah dapat menjadi dasar implementasi dan evaluasi kebijakan ke arah industri rendah karbon yang berkelanjutan. Komitmen pemerintah ke arah industri rendah karbon harus dipandang sebagai suatu hal yang menyeluruh.*



DOWNLOAD FILE