Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan dari kebijakan fiskal yang dilaksanakan. Namun,  kebijakan fiskal untuk alokasi sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum memenuhi standar pengurangan emisi dan belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak fiskal yang menyebabkan pendanaan untuk alokasi lingkungan hidup kecil dan kurangnya pengawasan pemerintah (akibat sentralisasi) dalam pengelolaan pendanaan lingkungan hidup tersebut di lapangan, sehingga tujuan pendanaan belum tepat sasaran dan belum mencapai tujuan. Diskusi ini pojok iklim kali ini akan membahas kebijakan fiskal untul meningkatkan pendanaan dan memanfaatkan desentralisasi fiskal dan instrumen finansial  untuk penataan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih baik.