Read

Indikator Kabupaten Lestari : Panduan Kontribusi Daerah dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 7 November 2018. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2017 dan Rencana Aksi Nasional yang telah diluncurkan pada bulan Juni tahun 2018 yang lalu. Forum kolaborasi yang terdiri dari perwakilan 8 kabupaten dari 6 Provinsi, APKASI, dan jejaring mitra pembangunan telah dibentuk pada Juli 2017 lalu. Forum tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan implementasi visi kabupaten lestari bertajuk Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).

Terkait penyusunan, implementasi dan upaya deklarasi program prioritas disusunlah ‘Indikator Kabupaten Lestari’ sebagai perangkat atau panduan untuk memudahkan program tersebut. Tujuan dari Indikator Kabupaten lestari adalah untuk mengukur kesiapan dan melaporkan kemajuan pemerintah kabupaten dalam mengimplementasikan visi-visinya.

Pada 7 November lalu, Pojok Iklim menghadirkan perwakilan dari beberapa daerah dengan tema "Indikator Kabupaten Lestari : Panduan Kontribusi Daerah dalam Pengendalian Perubahan Iklim" di Kantor Pusat Kementerian LHK, Jakarta (7/11). Dalam diskusi tersebut, LTKL menyampaikan visi-misi tiap-tiap daerah dalam Indikator Kabupaten Lestari, yang merujuk pada perubahan iklim danTujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Diskusi ini mengundang beberapa narasumber antara lain: Joko Prihatno selaku Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi, Dirjen PPI, Kementerian LHK, Pahrian Siregar selaku Rainforest Alliance (IRA), Dodi Reza Alex Noerdin perwakilan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Nelson Pomalingo perwakilan Bupati Kabupaten Gorontalo, Widian Sukri sebagai Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Sintang serta Syafrilenti sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

Benny Hernedi selaku ketua umum LTKL menyampaikan tentang adanya kekhawatiran dari daerah yang telah disepakati, terutama kesejahteraan lingkungan. Oleh karena itu, beliau sangat mengharapkan adanya masukkan dan saran dari berbagai stakeholder dengan harapan komoditas berkelanjutan khususnya komoditas gambut dapat dibedah lebih lanjut.

Pahrian Siregar selaku perwakilan dari Rainforest Alliance menyebutkan tentang penyusunan indicator generic oleh konsultan. Setelah berdiskusi dengan mitra LTKL diketahui akan ada 3 Kabupaten yang menjadi pilot yaitu sintang dengan csr, musibanyuasin dengan RA (Rainforest Alliance) dan Kabupaten Siak dengan winrock.

Joko Prihatno selaku Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring menjelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan bagian dari SDG. Menurut Joko, data limbah berasal dari kabupaten kota, sehingga harus bersinergi dengan provinsi dan pemerintah pusat. Adapun saran Joko yaitu sebaiknya mendorong mitra kerja nasional dan internasional, menyusun gap analysis dan merencanakan menurunkan capacity building.

 

Sementara itu Nelson Pomalinggo selaku perwakilan Bupati Kabupaten Gorontalo, menyampaikan bahwa terdapat 9 kabupaten dari 19 Kabupaten yang mengalami banjir saat musim hujan.

“Perlu adanya penyesuaian terhadap aksi perubahan iklim dimulai dengan menerapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD).

Selanjutnya Widian Sukri selaku Kepada Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Sintang menjelaskan 5 subtopik yaitu mengenai Perhutanan social dan reforma agrarian. Selain itu ia juga menjelaskan tentang energy dan ketenaga listrikan melalui pembangunan PLTA dan panel surya serta penggunaan bamboo sebagai sumber daya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya keras Kementerian LHK bersama para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan penurunan jumlah emisi GRK sebanyak 29% di bawah tingkat Bussiness-As-Usual (BAU) pada tahun 2030 seperti yang tercantum di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang disampaikan kepada UNFCCC pada bulan November 2016.